Mendagri tunjuk Asmar sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti

Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar sebagai Pelaksana Tugas Bupati setelah Muhammad Adil ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.

"Sesuai permohonan dari surat Gubernur Riau Syamsuar maka secara lisan pihak Kemendagri sudah menyampaikan bahwa Wakil Bupati Kepulauan Meranti Pak Asmar ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus kepada wartawan di Pekanbaru, Minggu.

Kendati masih menunggu surat keputusan dari Mendagri, Firdaus mengatakan bahwa Asmar sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai Plt. Bupati Kepulauan Meranti.

Muhammad Adil dan Asmar dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti oleh Gubernur Riau Syamsuar pada 26 Februari 2021.

Asmar merupakan purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi.

Selama berdinas dan hingga pensiun pada tahun 2018, Asmar di antaranya tercatat pernah menjadi kepala kepolisian sektor (kapolsek) pada enam wilayah.

Pria yang lahir di Desa Penyagun, Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 1962 itu juga pernah menjadi Kepala Bagian Sumda Polres Indragiri Hilir dan Wakil Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Riau.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (6/4), menyebut Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel perjalanan umroh

"Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan fee jasa travel umroh," ujar Ali Fikri.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat, dan pihak swasta.